Cari

Satu Suara PDIP-Demokrat Kritik Keras Luhut soal Tunda Pemilu

Posted 16-03-2022 13:17  » Team Tobatimes
Foto Caption: Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (YouTube Sekretariat Presiden)

TOBATIMES, JAKARTA - Langkah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan blak-blakan klaim big data warga yang menginginkan pemilu ditunda bikin PDIP dan Partai Demokrat satu suara. Dua partai yang berseberangan ini kompak mengkritik keras Luhut.

Perihal klaim big data rakyat yang ingin pemilu ditunda disampaikan Luhut dalam podcast #closethedoor di channel YouTube Deddy Corbuzier, seperti dilihat, Jumat (11/3/2022). Dalam perbincangannya dengan Deddy, Luhut menjelaskan pihaknya memiliki big data yang isinya merekam aspirasi publik di media sosial soal Pemilu 2024.

"Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah," kata Luhut.

Dari data tersebut, Luhut menjelaskan masyarakat kelas menengah ke bawah ingin kondisi sosial politik yang tenang. Masyarakat, kata Luhut, tak ingin gaduh politik dan lebih menginginkan kondisi ekonomi ditingkatkan.

"Kalau menengah ke bawah ini, itu pokoknya pengin tenang, pengin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin. Kemarin kita kan sakit gigi dengan kampretlah, cebonglah, kadrunlah, itu kan menimbulkan tidak bagus. Masa terus-terusan begitu," ujarnya.

PDI Perjuangan meminta Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan klarifikasi terkait pernyataan big data warga yang menginginkan pemilu ditunda. PDIP menilai Luhut tak berkapasitas untuk menyampaikan hal itu.

"Pak Luhut sebaiknya melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Medan, Senin (14/3/).

Hasto mengatakan Luhut bukan menteri yang mengurusi soal politik sehingga tidak berkapasitas menyampaikan hal itu. Menurutnya, isu pemilu ranah Menkopolhukam hingga Mendagri.

Hasto mengatakan Luhut sebagai pembantu Presiden seharusnya berfokus menjalankan tugasnya sesuai dengan mandat yang diberikan. Hasto mengatakan Luhut tidak memiliki mandat dari Presiden untuk menyampaikan soal data itu.

"Beliau mandatnya apa dengan menyampaikan 110 juta, itu berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam sehingga PDIP mengimbau di tengah upaya membangun optimisme yang sedang digelorakan Presiden, jangan berbicara berpihak pada sekelompok elite, tapi harus melihat kehendak rakyat," katanya.

Demokrat Dukung PDIP

Partai Demokrat satu suara dengan Hasto Kristiyanto yang mengkritik Luhut soal penundaan pemilu. Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengaku miris lantaran menteri Jokowi itu justru sibuk kasak-kusuk menunda pemilu.

"Kami menghargai dan memiliki pandangan yang sama dengan Mas Hasto dalam merespons manuver-manuver yang dilakukan LBP. Kita miris melihat pembantu Presiden yang satu ini terus-menerus mempertontonkan aksi-aksi yang bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Jokowi," kata Kamhar kepada wartawan, Selasa (15/3).

Kamhar mengaku heran atas tingkah Luhut yang justru bertolak belakang dengan Menko Polhukam Mahfud Md yang notabene memiliki tupoksi berkaitan dengan persoalan politik. Menurutnya, Mahfud jelas-jelas menyatakan Pemilu 2024 sesuai dengan jadwal.

"Apalagi juga disandingkan dengan berbagai hasil survei, baik itu dari Trust Indonesia, LSI, maupun hasil survei Litbang Kompas yang terbaru menyajikan data bahwa mayoritas rakyat menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden," kata dia.

Dikutip dari Detik.com