Cari

Proyek Jalan Rp 24 Miliar Diduga Dikerjakan Asal Jadi dan Sarat Korupsi, Bambang Pardede Harus Tanggungjawab

Posted 09-11-2021 11:15  » Team Tobatimes

TOBATIMES.COM, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi terus berusaha meningkatkan pelayanan publik di daerah yang dipimpinnya. Namun sayang kerja keras Gubernur tersebut sepertinya belum didukung secara baik oleh sejumlah pejabat di kabinetnya.

Di mana, Edy Rahmayadi sampai dibuat berang atas buruknya pengerjaan proyek jalan berbiaya Rp 24 M di perbatasan Kabupaten Toba dengan Labuhanbatu Utara, Sumut.

Seperti dilansir dari tribunmedan. com, gubernur pun murka setelah mengetahui adanya proyek jalan Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut dibawah pimpinan Bambang Pardede sebagai kadisnya.

Edy Rahmayadi kesal mendengar kabar ada proyek jalan senilai Rp 24 miliar diduga dikerjakan asal jadi dan tidak sesuai spesifikasi.

Adapun proyek jalan senilai Rp 24 miliar itu berada di Parsoburan (Kabupaten Toba)-Batas Labuhanbatu Utara (Labura).

Menurut informasi, proyek ini baru saja dikerjakan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi (BMBK) Sumut.

Baru saja dikerjakan, jalan kembali rusak. Dari foto yang ada, terlihat aspalnya mengelupas.

Kondisi jalan kupak-kapik, padahal anggaran yang digelontorkan tidak main-main.

“Enggak ada ampun soal yang begini. Rakyat kita ini yang penting,” kata Edy Rahmayadi, Jumat (5/11/2021).

Dia berterima kasih sudah menginformasikan adanya kejanggalan proyek tersebut.

Menurut Edy Rahmayadi, dia sendiri yang akan menindak anak buahnya, selaku pemegang proyek diduga asal-asalan tersebut.

“Kita tindak. Saya sampaikan terima kasih masukan ini,” kata Edy Rahmayadi.

Kadis Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sumut Bambang Pardede kepada wartawan mengatakan proyek ini dikerjakan sejak 16 April 2021.

Proyek tersebut ditargetkan rampung selama 180 hari.

Bambang menyebutkan telah menurunkan tim uji ketik Laboratorium Dinas BMBK ke lapangan untuk mengecek base sebagai dudukan aspal, aspal, dan pelaksanaan drainase sekaligus mutu betonnya.

Dari hasil pemeriksaan uji petik ini, tim kemudian merekomendasikan sejumlah hal.

Pertama perhitungan ulang kembali ketebalan karena belum sesuai dengan volume yang direncanakan.

“Perintah pembongkaran aspal yang tidak sesuai dengan mutu yang direncanakan sekaligus perbaikannya dan pembongkaran saluran samping/drainase sekaligus perbaikannya,” kata Bambang.

Karena sarat dugaan ‘korupsi’, sejumlah pihak mendesak Gubernur Sumut segera melakukan tindakan.

Dikutip dari Tribun Medan